Kamis, 19 April 2007
Hamas
Oleh : Azyumardi Azra
Pihak Barat akhirnya mau bertemu dengan Hamas. Awal
April lalu (5/4/07) Konsul Jenderal Inggris, Richard Makepeace, mengadakan
pertemuan dengan Perdana Menteri Palestina, Ismail Haniya, yang berasal dari
kubu Hamas dalam pemerintahan persatuan Palestina.
Inilah kali pertama, pejabat Eropa bertemu dengan petinggi
Hamas sejak Uni Eropa, Amerika Serikat, atau Barat umumnya memboikot
pemerintahan Hamas yang memenangkan Pemilu Palestina 25 Januari 2006. Alasan
Barat adalah Hamas masih bertujuan untuk menghancurkan Israel; dan itu tidak
bisa mereka terima.
Perkembangan ini menarik diamati. Perkembangan ini tampaknya
berkaitan dengan salah satu hasil KTT Liga Arab akhir Maret 2007 di Riyadh,
Arab Saudi, yang mendukung sepenuhnya pemerintahan persatuan Palestina. Dan,
juga agar pihak internasional mengakui pemerintahan persatuan Palestina, dan
mau berunding dengannya tanpa diskriminasi. Yang terakhir ini mengacu kepada
sikap Barat yang hanya mau berunding dengan kubu al-Fatah, dan sebaliknya
menolak bertemu dengan pihak Hamas.
Dampak dari sikap Barat itu membuat tidak efektifnya
pemerintahan Hamas yang terbentuk setelah dalam Pemilu 2006 memenangkan 74
kursi di parlemen Palestina, berbanding 45 kursi bagi al-Fatah. Pemerintahan
Hamas yang untuk pertama kali berkuasa, tidak hanya diboikot Barat, tetapi juga
terlibat dalam konflik yang kian meningkat dengan kubu al-Fatah, yang jelas
merugikan perjuangan bangsa Palestina secara keseluruhan.
Konflik yang berkelanjutan di antara kedua kubu Palestina
ini baru berakhir setelah kedua belah pihak atas undangan penguasa Arab Saudi,
Raja Abdullah bin Abdul Aziz, bertemu di Makkah pada 8 Februari 2007. Pertemuan
ini menghasilkan 'Persetujuan Makkah' yang menyetujui pembentukan pemerintahan
persatuan Palestina pada 15 Maret 2007.
Meski kesepakatan perdamaian antara Hamas dan al-Fatah
merupakan akomodasi timbal balik antara kedua belah pihak, sejumlah kalangan
berpendapat, bahwa Hamas telah mengubah posisinya yang semula tanpa kompromi
menjadi lebih kompromistis dan akomodatif. Dalam perspektif mereka, Hamas
adalah gerakan fundamentalis radikal, atau bahkan termasuk kelompok teroris,
yang tidak pernah bisa berkompromi. Meski tidak pernah terbukti karena tidak
adanya bukti-bukti memadai dan kuat, Hamas bahkan mereka tuduh sebagai memiliki
kaitan dan jaringan dengan Alqaidah pimpinan Usamah bin Ladin.
Sejauh manakah kebenaran anggapan ini? Terkait itu menarik
membaca argumen Azzam Tamimi dalam buku terbarunya, Hamas: Unwritten Chapters
(London: Hurst & Co,2007). Menurut Tamimi, yang juga adalah Direktur The
Institute of Islamic Political Thought, London, memang pihak Barat dan Israel
sengaja melakukan kampanye yang menyesatkan bahwa Hamas sama atau bahkan
memiliki jaringan dengan Alqaidah.
Alastair Cooke, dari Conflicts Forum, dalam pengantarnya
atas karya Tamimi ini menyatakan, Hamas adalah gerakan Islam moderat yang
menjadi simbol bagi beberapa hal. Pertama, Hamas merupakan simbol dari
perlawanan kaum Muslimin terhadap tatanan dunia kini. Ini ditandai dengan
dominasi dan hegemoni Barat, yang secara langsung menimbulkan dampak sangat
negatif terhadap Palestina dan kaum Muslimin secara keseluruhan.
Selanjutnya, berbeda dengan banyak gerakan Islam lainnya,
Hamas merupakan simbol perlawanan bersenjata terhadap dominasi dan hegemoni
Barat dan Israel yang terus mencengkeram Palestina. Menghadapi kekerasan yang
terus-menerus dilakukan Israel atas bangsa Palestina, wajar saja jika Hamas
juga melakukan perlawanan bersenjata.
Dalam hubungan dengan perjuangan Palestina, Hamas memang
merupakan gerakan perlawanan bersenjata. Seperti terlihat dari namanya, Hamas
adalah Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah, gerakan perlawanan Islam, yang
didirikan pada 14 Desember 1987. Secara historis, Hamas merupakan transformasi
dari gerakan al-Ikhwan al-Muslimun Palestina di bawah pimpinan Syaikh Ahmad Yasin.
Deklarasi pembentukan Hamas berlangsung di tengah Intifadah
I, yang berhasil menyentakkan perhatian publik internasional. Dan, sejak saat
itu, Hamas mengambil posisi paling depan dalam gerakan perlawanan menghadapi
penindasan Israel; dan sejak saat itu pula kepemimpinan al-Fatah yang masih
berada di tangan Yasser Arafat menghadapi tantangan sangat serius. Dan, ini
terbukti dengan kemenangan Hamas dalam Pemilu Januari 2006.
Jelas perjalanan masih panjang bagi pemerintahan Hamas
--atau pemerintahan persatuan Palestina-- untuk mewujudkan negara Palestina
yang benar-benar merdeka. Tetapi, selama bangsa Palestina bersatu, maka
berbagai hambatan itu agaknya dapat diatasi. Apalagi, dengan bulatnya dukungan
Liga Arab, OKI, dan negara-negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia, maka
harapan dan perjuangan untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan
berdaulat, bukan ilusi belaka.
Source : http://www.republik
Comments
Post a Comment